INFOSUMUT24 – Terkait dugaan pemerasan yang dilakukan oleh sekelompok wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada sejumlah tenaga kesehatan menjadi pembahasan ditengah tengah masyarakat, bahkan sejumlah warga mengharapkan dan sangat mengharapkan agar Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara melakukan evaluasi terhadap Dinas Kominfo kerja sama dengan seluruh Pimpinan Redaksi Media yang terdaftar di Kabupaten Tapanuli Utara.
“Sudah sepantasnya dan sangat wajar semua wartawan dan media di evaluasi di Kabupaten Tapanuli Utara, pasalnya banyaknya sekelompok wartawan datang kerap mendatangi sekolah sekolah, sehingga berdampak pada proses belajar mengajar. Dimana kehadiran para kuli tinta itu kadang tidak tepat waktu jam reses, mereka kadang datang pada proses belajar” ucap warga Siborongborong Tua Hutasoit, Kamis (13/3/2025).
“Sama halnya pada kejadian dugaan pemerasan yang dialami oleh sejumlah Kepala Puskesmas (Kapuskesmas), mereka sampai pura pura komunikasi dengan oknum Aparat Penegak Hukum (APH), akan tetapi yang pastinya mereka sama mereka yang sejalanan, temannya satu jalanan diganti namanya menjadi salah seorang APH, dengan tujuan untuk menakutnakuti oknum Aparatur Sipil Nagara (ASN) yang jadi sasaran” tambahnya.
Namun, lanjut Tua Hutasoit mengatakan “Kita pastikan data yang dipegang oleh sekelompok wartawan itu adalah bocor dari dinas terkait, oknum ASN yang ingin mendapatkan jabatan dengan cara memberikan bocoran informasi dari Dinas Kesehatan, seperti yang marak di media sosial saat ini, banyak akun palsu menuding oknum ASN terlibat dalam kasus. Kita pastikan itu merupakan suruhan oknum ASN yang ingin mengharapkan jabatan”.
Direktur Eksekutif IP2 BAJA Nusantara, Djonggi Napitupulu menyampaikan “Seorang oknum ASN yang berharap mendapat jabatan dengan cara memberikan bocoran atas informasi yang ada di instansinya kepada wartawan, itu merupakan ASN yang tidak terpakai, ASN yang kerap melakukan praktek korupsi dan bahkan yang tidak mengetahui sumpah ASN dan pantas ASN tersebut di Nonjobkan dari jabatannya”.
“Harapan kepada Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara agar melakukan evaluasi pada ASN dalam penempatan jabatan tentu harus sesuai mekanisme, jangan terpengaruh atas bisikan sekeliling, tempatkanlah orang sekelilingmu orang birokrasi, dan evaluasi secara mendalam atas masukan dan laporan pihak ketiga dari luar birokrasi” ucap Djonggi.
Mendapat informasi oknum Kepala Bidang (Kabid) Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Inisial BT yang diduga memberikan bocoran informasi dari Dinas Kesehatan kepada sekelompok wartawan dan LSM, saat dikonfirmasi kebenaran informasinya, tidak memberikan jawaban alias bungkam.
