INFOSUMUT24 – Dalam situasi pemilihan Kepala Daerah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota se- Sumatera Utara masih ada pihak rekanan memanfaatkan suatu keuntungan melalu kegiatan pembangunan baik sumber dana dari APBN dan APBD.
“Setiap kegiatan pembangunan tentu harus ada papan proyek, pemasangan papan proyek merupakan kewajiban selama kegiatan pembangunan berlangsung. Papan proyek harus dipasang dengan rapi dan kuat, serta ditempatkan di lokasi yang mudah dilihat.Apabila tidak ada terpampang tentu menjadi bahan pertanyaan” ucap Direktur Eksekutif IP2 BAJA Nusantara, Djonggi Napitupulu.
Lanjut Djonggi Napitupulu menjelaskan “Melihat kegiatan di Dusun Ihir Lindung, Desa Hutaraja bahwa lokasi kegiatan itu telah terjadi dugaan korupsi, dimana lokasi kegiatan tentunya berada di lokasi persawahan masyarakat, nah..kita melihat ada sebahagian kegiatan dilokasi milik pemerintah, yakni dilahan UPT Induk Tanaman Gabe Hutaraja”.
“Kita juga tidak menemukan papan proyek di lokasi kegiatan, dimana kita tidak menemukan sumber dana kegiatan,entah dari Kementerian Desa Tertinggal atau dari Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara” tuturnya.
“Pada kegiatan di lokasi, kita melihat bahwa kegiatan pembangunan irigasi ditinggal begitu saja tanpa tuntas, ada itu indikasi dugaan korupsi atas pengerjaan, sebab irigasi tersebut sudah dibangun pada Tahun Anggaran (TA) 2018 dari anggaran Kementerian Desa Tertinggal. Bahkan fisik kegiatan pada TA 2018 hanya dilakukan pengupasan plester dan selanjutnya akan dilakukan pemlesteran fisik irigasi” cetus Djonggi Napitupulu.
“Kita berharap agar pihak Kejaksaan dan Kepolisian melalui Tipikor melakukan penyelidikan guna penyelamatan keuangan Negara” harap Djonggi.
Kepala Desa Hutaraja, Paian Sihombing saat dikonfirmasi terkait adanya pembangunan irigasi tersebut mengatakan “Kegiatan tersebut dari anggaran Pemerintah Pusat”.
Saat ditanya kembali, siapa rekanan yang mengerjakan kegiatan tersebut, Paian mengatakan “Saya tidak mengetahui entah siapa rekanannya”
