Modus “Cuci Kayu”, Menggunakan Dokumen Sah Dari Wilayah KPH XII,Namun Penebangan Di Daerah KPH XIII.

- Jurnalis

Minggu, 15 November 2026 - 16:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

​INFOSUMUT24||TAPANULI UTARA — Praktik kejahatan kehutanan berkedok legalitas semu kembali mencuat di wilayah Tapanuli. Modus operandi yang dikenal sebagai “cuci kayu” atau timber laundering diduga marak terjadi di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan.

​Praktik lancung ini memanfaatkan celah administratif di mana lokasi blok penebangan riil berada di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) XIII, namun dokumen angkutan hasil hutan justru diterbitkan dari wilayah KPH XII.

​Fenomena “dokumen terbang” ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan tindak pidana terstruktur yang mengancam kelestarian ekosistem sekaligus merugikan keuangan negara dalam skala masif.

​Jerat Hukum Tegas: Ancaman UU P3H

​Menanggapi praktik ini, inisial LBN, seorang mantan pengusaha kayu pinus, membeberkan bahwa perdagangan dokumen hasil hutan yang tidak sesuai dengan titik koordinat asal tebangan merupakan pelanggaran berat terhadap hukum positif di Indonesia.

​“Setiap orang dilarang menyalahgunakan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Dokumen yang diperjualbelikan secara terpisah dari fisik kayu asalnya  atau sengaja dialihfungsikan untuk menutupi pasokan kayu ilegal masuk dalam kategori kejahatan serius,” tegas LBN, merujuk pada ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), Minggu (15/11).

Baca Juga :  Kejaksaan Tinggi Sumut Dukung Penuh Aksi Gerak Cepat Utusan Khusus Presiden RI

​LBN menegaskan, jerat sanksi pidana tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan. Seluruh rantai yang terlibat—mulai dari oknum penerbit dokumen, penjual, makelar, hingga pembeli korpor maupun perseorangan yang mengetahui cacat hukum dokumen tersebut—dapat diseret ke meja hijau dengan ancaman hukuman berat.

​Indikasi Persekongkolan Jahat dan Lemahnya Pengawasan

​Dari sudut pandang penegakan hukum lingkungan, pengamat independen R. Hutapea menilai bahwa fenomena penebangan kayu di wilayah administratif “A” namun menggunakan dokumen legalitas dari wilayah “B” secara yuridis murni dikualifikasikan sebagai tindak pidana illegal logging dan pemalsuan dokumen angkutan hasil hutan (SKSHH).

​Menurutnya, modus operadian semacam ini mustahil berjalan mulus tanpa adanya pembiaran atau persekongkolan jahat yang melibatkan berbagai pihak.

Baca Juga :  JTP Hutabarat Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi

​“Secara praktik, kondisi ini umumnya tidak terjadi secara kebetulan. Ini merupakan indikasi kuat adanya persekongkolan jahat antara oknum pengusaha, oknum internal instansi kehutanan, hingga aparat penegak hukum (APH),” ungkap R. Hutapea.

​Ia menambahkan, penegak hukum harus mampu membuktikan unsur kesengajaan (dolus) guna membedakan apakah anomali ini murni akibat kelalaian administratif (culpa) atau merupakan skema sindikat terorganisir untuk mencuci kayu ilegal.

​Sikap Resmi Instansi Dinantikan Publik

​Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Hery Marpaung, saat dikonfirmasi terkait legalitas operasional pemanfaatan kayu pinus yang melompati batas wilayah KPH tersebut, belum memberikan tanggapan resmi ataupun penjelasan substantif.

​Publik kini mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama aparat penegak hukum penegak hukum terkait untuk segera turun tangan melakukan investigasi mendalam, audit dokumen secara terbuka, serta menindak tegas oknum-oknum di balik sindikat “cuci kayu” yang mencederai keadilan ekologis di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan.

​

Penulis : Freddy Hutasoit

Editor : Redaksi

Berita Terkait

LENA PARDEDE SEBUT DANA Rp153 JUTA MASUK KE REKENING KELOMPOK TANI, PUBLIK PERTANYAKAN DASAR PERHITUNGAN DAN MEKANISME SWAKELOLA
Rp199,5 Juta untuk Rehabilitasi Kantor PUTR Toba, Publik Bertanya: Apa Saja yang Diperbaiki
Anggaran IRPOM di Toba Disorot, Ada Selisih Rp2,7 Juta? Klarifikasi Kadis Pertanian Tuai Pertanyaan
Rumah Lift DPRD Dairi Telan Rp250 Juta, Sekwan Lepas Tangan: “Itu Urusan Anggota Dewan”
Konfirmasi Dana IRPOM Berujung Ancaman Laporan, Kabid PSP Toba Disorot
Lapas Kelas IIB Siborongborong Gelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional Kesehatan
12 Tahun Berkibar, PSI Dairi Berbagi ke Panti Asuhan
Dugaan Persetubuhan Anak, Pria 20 Tahun Ditangkap Polres Dairi
Berita ini 77 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 15:30 WIB

LENA PARDEDE SEBUT DANA Rp153 JUTA MASUK KE REKENING KELOMPOK TANI, PUBLIK PERTANYAKAN DASAR PERHITUNGAN DAN MEKANISME SWAKELOLA

Jumat, 20 November 2026 - 15:36 WIB

Rp199,5 Juta untuk Rehabilitasi Kantor PUTR Toba, Publik Bertanya: Apa Saja yang Diperbaiki

Kamis, 19 November 2026 - 15:47 WIB

Anggaran IRPOM di Toba Disorot, Ada Selisih Rp2,7 Juta? Klarifikasi Kadis Pertanian Tuai Pertanyaan

Kamis, 19 November 2026 - 12:24 WIB

Rumah Lift DPRD Dairi Telan Rp250 Juta, Sekwan Lepas Tangan: “Itu Urusan Anggota Dewan”

Rabu, 18 November 2026 - 20:02 WIB

Konfirmasi Dana IRPOM Berujung Ancaman Laporan, Kabid PSP Toba Disorot

Berita Terbaru