INFOSUMUT24||TAPANULI UTARA — Praktik kejahatan kehutanan berkedok legalitas semu kembali mencuat di wilayah Tapanuli. Modus operandi yang dikenal sebagai “cuci kayu” atau timber laundering diduga marak terjadi di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan.
Praktik lancung ini memanfaatkan celah administratif di mana lokasi blok penebangan riil berada di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) XIII, namun dokumen angkutan hasil hutan justru diterbitkan dari wilayah KPH XII.
Fenomena “dokumen terbang” ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan tindak pidana terstruktur yang mengancam kelestarian ekosistem sekaligus merugikan keuangan negara dalam skala masif.
Jerat Hukum Tegas: Ancaman UU P3H
Menanggapi praktik ini, inisial LBN, seorang mantan pengusaha kayu pinus, membeberkan bahwa perdagangan dokumen hasil hutan yang tidak sesuai dengan titik koordinat asal tebangan merupakan pelanggaran berat terhadap hukum positif di Indonesia.
“Setiap orang dilarang menyalahgunakan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Dokumen yang diperjualbelikan secara terpisah dari fisik kayu asalnya atau sengaja dialihfungsikan untuk menutupi pasokan kayu ilegal masuk dalam kategori kejahatan serius,” tegas LBN, merujuk pada ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), Minggu (15/11).
LBN menegaskan, jerat sanksi pidana tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan. Seluruh rantai yang terlibat—mulai dari oknum penerbit dokumen, penjual, makelar, hingga pembeli korpor maupun perseorangan yang mengetahui cacat hukum dokumen tersebut—dapat diseret ke meja hijau dengan ancaman hukuman berat.
Indikasi Persekongkolan Jahat dan Lemahnya Pengawasan
Dari sudut pandang penegakan hukum lingkungan, pengamat independen R. Hutapea menilai bahwa fenomena penebangan kayu di wilayah administratif “A” namun menggunakan dokumen legalitas dari wilayah “B” secara yuridis murni dikualifikasikan sebagai tindak pidana illegal logging dan pemalsuan dokumen angkutan hasil hutan (SKSHH).
Menurutnya, modus operadian semacam ini mustahil berjalan mulus tanpa adanya pembiaran atau persekongkolan jahat yang melibatkan berbagai pihak.
“Secara praktik, kondisi ini umumnya tidak terjadi secara kebetulan. Ini merupakan indikasi kuat adanya persekongkolan jahat antara oknum pengusaha, oknum internal instansi kehutanan, hingga aparat penegak hukum (APH),” ungkap R. Hutapea.
Ia menambahkan, penegak hukum harus mampu membuktikan unsur kesengajaan (dolus) guna membedakan apakah anomali ini murni akibat kelalaian administratif (culpa) atau merupakan skema sindikat terorganisir untuk mencuci kayu ilegal.
Sikap Resmi Instansi Dinantikan Publik
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Hery Marpaung, saat dikonfirmasi terkait legalitas operasional pemanfaatan kayu pinus yang melompati batas wilayah KPH tersebut, belum memberikan tanggapan resmi ataupun penjelasan substantif.
Publik kini mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama aparat penegak hukum penegak hukum terkait untuk segera turun tangan melakukan investigasi mendalam, audit dokumen secara terbuka, serta menindak tegas oknum-oknum di balik sindikat “cuci kayu” yang mencederai keadilan ekologis di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan.
Penulis : Freddy Hutasoit
Editor : Redaksi









