INFOSUMUT24 – Pasca terjadinya longsor dilokasi Daya Tarik Wisata (DTW) Salib Kasih yang terlerak di Desa Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Taput – Sumut menunjukkan bahwa sejumlah kegiatan pembangunan yang terjadi disana berbau praktek korupsi. Bahkan pasca longsor tersebut membuka atau memberi petunjuk kepada Aparat Penegak Hukum (APH) bahwa banyak praktek korupsi yang terjadi pada sejumlah kegiatan pada 2023 – 2024.
Eksekutif IP2 BAJA Nusantara, Djonggi Napitupulu angkat bicara mengatakan “Ada kegiatan pembangunan fasilitas mitigasi bencana alam, penataan landcape dan fasilitas rekreasi dengan nilai pagu Rp. 7.930.365.000. Akan tetapi pada lokasi kegiatan terjadi bencana alam disana. Apakah sebelumnya tidak ada perencanaan yang matang untuk kegiatan tersebut, atau hanya mengharapkan keuntungan saja tanpa memikirkan resiko atas kegiatan tersebut”, Sabtu (4/1/2025).
“Apabila kita menghitung anggaran pada kegiatan DTW mulai dari 2023 – 2024. Negara telah mengucurkan dana sebesar Rp. 22 Miliar untuk kegiatan disana, namun hasil fisik bangunan tidak sesuai yang diharapkan, bahkan wisata pengunjungpun tidak seberapa, melainkan hanya dugaan praktek korupsi yang terjadi disana” tambahnya.
Lanjut Djonggi Napitupulu menjelaskan “Lokasi pembangunan menara pandang senilai Rp. 3.9 Miliar berada pada lokasi pembangunan patung Yesus, dimana pembongkaran kerangka patung Yesus dimasa kepemimpinan Dr. Drs. Nikson Nababan M.Si“.
“Untuk itu, kita akan meminta pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Mabes Polri melalui Kortastipidkor Polri agar segera mengusut tuntas dugaan praktek korupsi atas kegiatan tersebut, dimana ada dugaan bahwa pihak ketiga yang mengerjakan kegiatan di DTW Salib Kasih adalah orang yang berpengaruh pada masa saat itu” ucap Djonggi.
Kepala Dinas Parawisata Kabupaten Tapanuli Utara, Sasma H Situmorang saat dikonfirmasi jumlah besaran anggaran yang telah dihabiskan pada kegiatan Daya Tarik Wisata (DTW) Salib Kasih Simorangkir Julu, sampai berita ini terbit belum memberi jawaban terkait besaran anggaran yang telah dihabiskan.
