Infosumut24 | Dairi – Aroma tidak sedap menyeruak dari pelaksanaan proyek-proyek pembangunan pemerintah di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sumatera Utara secara resmi melayangkan desakan kuat kepada Aparat Penegak Hukum (APH), mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga lembaga anti rasuah, untuk segera turun ke lapangan. Langkah ini menyusul mencuatnya isu miring terkait dugaan praktik pungutan liar atau fee proyek fantastis yang berkisar antara 10 hingga 15 persen.
Isu yang berkembang liar di tengah masyarakat ini memicu kekhawatiran besar mengenai potensi penurunan kualitas infrastruktur di Dairi akibat anggaran yang disunat di awal. KNPI menilai, jika dibiarkan tanpa pengawasan ketat, praktik koruptif ini akan langsung berdampak buruk pada fasilitas publik yang diterima oleh masyarakat.
Fungsionaris DPD KNPI Sumatera Utara, Arifatullah Manik mengungkapkan bahwa laporan dan informasi dari masyarakat mengenai dugaan setoran fee ini sudah sangat meresahkan. Menurutnya, angka 10 hingga 15 persen bukanlah jumlah yang kecil dalam sebuah proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah, Kamis (2/7/2026).
“Kami di KNPI Sumut menerima berbagai informasi yang berkembang dinamis di tengah masyarakat Dairi. Ada indikasi kuat mengenai aturan main di bawah meja berupa permintaan fee proyek yang nilainya mencapai 10 sampai 15 persen. Informasi ini tidak boleh dianggap angin lalu. Kami meminta APH untuk segera melakukan penyelidikan yang profesional, objektif, dan tentunya bersandarkan pada alat bukti yang sah” ujar Arifatullah.
Arifatullah menambahkan, modus pemotongan anggaran di awal atau permintaan jatah kepada kontraktor merupakan pola klasik yang kerap ditemukan dalam skandal korupsi kakap di Indonesia. Ketika pihak ketiga atau pemenang tender dipaksa menyerahkan upeti, maka opsi yang tersisa bagi mereka adalah mengurangi volume atau kualitas material bangunan demi menjaga margin keuntungan.
“KNPI Sumut meminta APH untuk memperketat barisan dan mengawasi seluruh proyek yang sedang berjalan di Kabupaten Dairi tanpa terkecuali. Apabila dalam prosesnya nanti benar benar ditemukan praktik permintaan fee atau penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, maka hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Usut tuntas hingga ke akar akarnya” tegasnya.
Bagi KNPI Sumut, pengawasan ketat bukan sekadar urusan administratif, melainkan sebuah kewajiban moral untuk menyelamatkan uang rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dana transfer pusat yang dikucurkan ke Kabupaten Dairi seharusnya dikonversi menjadi jalan yang mulus, jembatan yang kokoh, gedung sekolah yang layak, serta fasilitas kesehatan yang mumpuni.
“Setiap rupiah yang mengalir ke proyek-proyek tersebut adalah uang rakyat. Rakyat Dairi berhak mendapatkan hasil pembangunan yang berkualitas tinggi. Kita tidak boleh menoleransi adanya pemotongan anggaran oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang hanya mencari keuntungan pribadi lewat cara-cara yang menabrak hukum,” lanjut Arifatullah.
Ia memaparkan dampak domino jika dugaan pemotongan anggaran ini terus dibiarkan tanpa pengawasan. Selain potensi kerugian keuangan negara yang masif, masyarakat Dairi adalah pihak yang paling dirugikan karena harus menerima infrastruktur ‘umur pendek’ yang cepat rusak akibat kualitas yang dikurangi sejak dalam proses perencanaan dan pengerjaan.
Menyadari bahwa pemberantasan praktik ini membutuhkan kerja sama, KNPI Sumatera Utara tidak hanya bersandar pada aparat penegak hukum. Mereka juga mengetuk kesadaran kolektif elemen masyarakat, para pelaku usaha lokal (kontraktor), serta para aparatur sipil negara yang mengetahui adanya kejanggalan untuk berani bersuara.
“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat, para pelaku usaha yang merasa diperas atau melihat ada kejanggalan, untuk tidak takut. Laporkan dan sampaikan informasi beserta bukti bukti yang dimiliki kepada aparat penegak hukum melalui mekanisme resmi yang ada. Keheningan hanya akan menyuburkan praktik korupsi” imbaunya.
Di akhir keterangannya, DPD KNPI Sumut menegaskan posisi mereka sebagai mitra kritis pemerintah yang akan berdiri di garda terdepan dalam fungsi kontrol sosial. Pemuda Sumatera Utara berkomitmen untuk terus memelototi setiap gerak-gerik realisasi anggaran di Kabupaten Dairi agar tercipta iklim birokrasi yang sehat.
“Jangan ada ruang sekecil apa pun bagi praktik korupsi, suap, maupun pungutan liar yang mencederai kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kami di KNPI akan terus mengawal dan memonitor setiap proses pembangunan di Kabupaten Dairi. Ini semua demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel” pungkasnya.
Kini publik menanti langkah nyata dari Kepolisian dan Kejaksaan untuk membuktikan apakah dugaan gurita fee proyek di Kabupaten Dairi ini sekadar rumor belaka, atau sebuah fakta kelam yang siap dibongkar ke permukaan.
Penulis : TIM
