INFOSUMUT24 | DAIRI – Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sumatera Utara mengeluarkan pernyataan sikap tegas terkait potret buram kinerja DPRD Kabupaten Dairi. Lembaga legislatif tersebut dinilai mengalami kemunduran signifikan dan gagal menjalankan mandat rakyat, terutama dalam fungsi legislasi dan pengawasan terhadap jalannya roda Pemerintahan Kabupaten Dairi, Senin (6/4/2026).
Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring kewilayahan, DPD KNPI Sumut mencatat adanya indikasi kuat terjadinya stagnasi fungsi kelembagaan. DPRD Dairi dianggap kehilangan taring dalam mengawal kebijakan publik, sehingga check and balances di tingkat daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Dalam aspek legislasi, KNPI menyoroti minimnya produk hukum daerah (Perda) yang lahir dari inisiatif murni DPRD. Sejauh ini, fungsi pembuatan regulasi terkesan hanya menjadi rutinitas administratif untuk melegitimasi usulan eksekutif, tanpa adanya terobosan hukum yang mampu menjawab persoalan riil masyarakat di akar rumput.
“Kita melihat ada kemandulan dalam fungsi legislasi. Padahal, dinamika sosial dan ekonomi di Dairi membutuhkan payung hukum yang progresif. Jika DPRD hanya menunggu bola dari pemerintah, lantas di mana letak inisiatif mereka sebagai wakil rakyat?” ungkap perwakilan DPD KNPI Sumut.
Ia juga menganggap fungsi pengawasan pun dinilai lumpuh. Berbagai isu strategis, mulai dari karut-marut pengelolaan anggaran daerah hingga rendahnya kualitas pelayanan publik, seolah luput dari radar pengawasan serius para legislator. Kondisi ini memicu persepsi bahwa DPRD Dairi cenderung main aman dan enggan bersikap kritis terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten yang dinilai tidak prorakyat.
Salah satu poin paling krusial yang disorot adalah tingginya intensitas perjalanan dinas (Perdin) anggota DPRD Dairi. KNPI menilai kegiatan tersebut seringkali hanya menjadi rutinitas formalitas yang menghabiskan energi anggaran tanpa memberikan output atau dampak nyata bagi kemajuan daerah.
Ironisme terjadi ketika frekuensi kunjungan kerja ke luar daerah sangat tinggi, namun inovasi kebijakan dan hasil studi komparatif tersebut tidak pernah terlihat implementasinya di Kabupaten Dairi. Perjalanan dinas yang seharusnya bertujuan untuk peningkatan kapasitas, justru dicurigai hanya menjadi sarana “wisata birokrasi” yang minim manfaat substantif.
Fungsionaris DPD KNPI Sumut yang juga merupakan putra asli Kabupaten Dairi, Arifatullah Manik menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi ini. Menurutnya, sebagai lembaga representatif, DPRD seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyuarakan jeritan hati masyarakat, bukan justru terkesan berjarak.
“Sebagai putra daerah, saya merasa terpanggil untuk bicara. Saya prihatin melihat kinerja DPRD Dairi hari ini. Fungsi legislasi tidak berjalan, pengawasan lemah, dan masyarakat tidak merasakan dampak nyata dari keberadaan wakil rakyat. Ini adalah kemunduran demokrasi yang serius di tanah kelahiran saya” tegas Arifatullah dengan nada bicara yang dalam.
Ia menambahkan bahwa setiap rupiah fasilitas negara yang dinikmati oleh anggota dewan berasal dari pajak rakyat dan harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja yang terukur.
“Rakyat Dairi itu butuh bukti kerja, bukan sekadar melihat foto-foto perjalanan dinas di media sosial atau laporan administratif belaka. Perjalanan dinas itu harus punya output yang bisa dirasakan langsung oleh petani di desa, pedagang di pasar, dan pemuda di Dairi. Jika tidak ada hasil, lebih baik anggarannya dialihkan untuk kepentingan rakyat yang lebih mendesak” lanjutnya lagi.
Menutup pernyataannya, DPD KNPI Sumut mendesak pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Dairi untuk segera melakukan evaluasi internal secara total. KNPI menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam dan akan terus melakukan pengawalan ketat (monitoring) terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Dairi.
Kritik ini diharapkan menjadi alarm keras bagi para legislator di Sidikalang untuk kembali kepada khitah mereka sebagai penyambung lidah rakyat, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat Dairi.
Penulis : Bambang Ermansyah
