INFOSUMUT24 – Masih terkait pembahasan terkait dugaan oknum anggota DPRD Tapanuli Utara inisial MN yang kuat dugaan berperan atas sejumlah proyek sehingga ada upaya penyuapan terhadap oknum pimpinan Aparat Penegak Hukum (APH) atas dugaan suruhan oknum anggota DPR RI inisial SN. Bahkan muncul lagi informasi, MN sebelum duduk dibangku Legislatif (DPRD) Tapanuli Utara, disebut kerap memungut fee proyek dari sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Ajudan Bupati Tapanuli Utara, Kamis (6/2/2025).
“Saya pernah dihampiri MN bersama ajudan Bupati diruangan saya untuk meminta fee proyek yang sedang berjalan, namun saya menolak, apa yang mau saya berikan, saya hanya melakukan pengawasan atas kegiatan yang saat ini berlangsung. Untuk pembagian kegiatan/ proyek yang saat ini berlangsung bukan saya, melainkan Kepala Dinas yang saya gantikan dan itulah yang harus anda jumpai, bukan saya” ujar seorang mantan Kepala Dinas seusai keluar dari ruangan Tipidkor Polres Tapanuli Utara baru baru ini.
Lanjut mantan Kepala Dinas menjelaskan “Untunglah saya tidak terlibat dalam hal anggaran kegiatan/ proyek,apalagi anggaran dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dimana saya sebagai pengawas kegiatan yang sedang berlangsung berjalan. Dan untuk program pembangunan yang sedang berlangsung sebelumnya adalah program perencana adalah Kepala Dinas yang saya gantikan dengan pihak Bappeda serta Bupati Tapanuli Utara pada waktu itu Nikson Nababan”.
Anggota DPRD inisial MN tetap memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait kebenarannya dugaan perannya sebagai aktor memungut fee kegiatan/ proyek pada setiap Dinas bersama Ajudan Bupati.
Djonggi Napitupulu pun angkat bicara dan mengatakan “Sebenarnya pihak APH tinggal memanggil mereka yang terduga berperan atas pembagian kegiatan/ proyek bahkan termasuk inisial MN dan SN untuk di konfrontir/ klarifikasi atas dugaan melakukan memungut fee proyek, bahkan juga memanggil yang disebut Ajudan Bupati itu”.
“Kita berharap agar kiranya pihak APH sangat serius menangani dugaan korupsi atas pinjaman PEN Tahun Anggaran 2020 – 2021, dimana beban pembayaran cicilan tentu sudah sangat besar, sebab ini sangat berdampak pada pembangunan kedepan” harap Direktur Eksekutif IP2 BAJA Nusantara tersebut.
